Merasa Tak Dihargai di Desa, BPD di Trenggalek Ngadu ke Dewan

Merasa Tak Dihargai di Desa, BPD di Trenggalek Ngadu ke Dewan
Birokrasi
Situasi rapat komisi I DPRD bersama BPD

TRENGGALEK - Merasa tidak dihargai di Desa, Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (ABPEDNAS) Cabang Trenggalek wadul ke DPRD. Dalam hearing tersebut di terima langsung oleh Komisi I DPRD Trenggalek. 

Dalam penyampaian aspirasi para anggota BPD, mereka meminta hak untuk bisa mengawasi dan berjalan mendampingi pembangunan di Desa masing-masing. 

Disampaikan Rokhani selaku Ketua BPD Desa Depok Kecamatan Bendungan selaku Kabid Humas ABPEDNAS Cabang Trenggalek bahwa dalam proses penyelenggaraan demokrasi di Desa BPD masih dipandang sebelah mata. Terutama dalam hal melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

"Seperti disaat proses untuk menghasilkan produk Desa, BPD hanya digunakan untuk menyetujui saja. Tanpa mengetahui prosesnya," terangnya.

Menurut Rokhani, dalam pembahasan demokrasi di Desa BPD tidak dilibatkan dalam pembahasan draf. 

Bahkan di beberapa Desa ada penghalangan disaat BPD meminta RAB pembangunan Desa. Selain itu juga tentang transparansi terkait anggaran dari pihak Desa belum ada. 

"Seharusnya keberadaan BPD di Desa bisa menjalankan dan melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, namun saat ini tidak berlaku," paparnya. 

Ditempat yang sama Husni Tahir Hamid selaku Ketua Komisi I DPRD Trenggalek usai rapat menjelaskan bahwa kedatangan Asosiasi BPD kali ini menyampaikan telah berdirinya Asosiasi BPD Nasional. Sedangkan di Trenggalek sudah memiliki pimpinan cabang Kabupaten sendiri.

Tujuan mereka membentuk itu untuk menghimpun seluruh BPD agar memiliki wadah di satu visi dan misi yaitu mempermudah komunikasi. 

Sedangkan untuk penyampaian aspirasi BPD tersebut Husni menanggapi datar saja. Pihaknya menyampaikan bahwa sebenarnya untuk keluhan itu tidak ada. Mereka hanya belum memahami sebenarnya BPD itu apa serta memiliki tugas apa saja. 

"Secara resmi BPD ini merupakan legislatifnya Desa, jadi punya fungsi pengawasan bahkan berhak meminta hasil dari apapun di Desa. Intinya sama dengan DPRD," jelas Husni.

Husni melanjutkan, bahkan jika Desa akan membuat produk apapun itu harus bekerjasama bersama-sama, tentunya bekerjasama antara BPD dengan Kepala Desa. Karena Kepala Desa tidak bisa berdiri sendiri, harus bermitra dengan BPD.

Jika terkait tunjangan, tunjangan yang tidak sesuai itu di rasa hanya statistik saja. Karena pendapatan tunjangan tersebut berasal dari ADD dan salah satunya yang menentukan ADD adalah pendapatan Asli Desa.

"Kalau pendapatan Desa kecil maka otomatis penerimaan tunjangan BPD juga kecil," pungkasnya. 


Kontributor : Rudi Yuni
Editor : Aji Susanto
Publisher : Aulia Fasha
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar