default ads banner CODE: NEWS / LARGE LEADERBOARD / 970x90

Soal Dewan Pengawas KPK, Begini Tanggapan Jokowi

Soal Dewan Pengawas KPK, Begini Tanggapan Jokowi
Peristiwa Nasional
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 1 / 468x60

 

JAKARTA- Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menyatakan setuju dengan adanya dewan pengawas untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya hal itu perlu agar fungsi 'check and balance' berjalan dengan baik.

Terkait dengan revisi UU KPK, Jokowi sudah mengirimkan surat presiden (Surpres) yang telah dikirimkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dia mengatakan setiap lembaga negara perlu diawasi untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang.

"Perihal keberadaan dewan pengawas. Ini memang perlu, karena setiap lembaga negara: Presiden, MA, DPR bekerja dengan prinsip check and balance. Saling mengawasi. Ini dibutuhkan untuk meminimalisir potensi potensi penyalahgunaan kewenangan. Ini saya kan Presiden, Presiden kan diawasi. Diperiksa BPK dan diawasi oleh DPR," ujar Jokowi dalam jumpa pers yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

"Jadi kalau ada dewan pengawas saya kira itu sesuatu yang juga wajar. Dalam proses tata kelola yang baik.," Tambahnya.

Kendati demikian,  Jokowi mengatakan untuk menjamin independensi KPK maka dewan pengawas itu harus berada di internal lembaga antirasuah. 

Lebih lanjut, Dia mengatakan anggota dewan pengawas itu harus diseleksi sendiri yang harus terdiri di antaranya dari akademisi dan aktivis antikorupsi. Namun, Jokowi tak ingin anggota Dewan Pengawas itu berasal dari kalangan politik, birokrat, dan aparat penegak hukum aktif.

"Saya minta semua pihak, saya tidak ada kompromi dalam pemberantasan korupsi. Saya ingin KPK punya peran sentral," kata dia.

Jokowi menjelaskan tanggapan lain terkait revisi UU KPK yang telah dikirimkan ke DPR. Beberapa di antaranya soal tak setuju penyidik dan penyelidik KPK hanya dari unsur kepolisian, tak setuju penuntutan harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, dan tak setuju pengelolaan LHKPN dilepaskan dari KPK.

"Saya minta LHKPN tetap diurus oleh KPK," tutupnya.


Kontributor : Anas
Editor : Imam Hairon
Publisher : Alfina Putri
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar