SURABAYA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Daniel Rohi mendesak Gubernur Jatim untuk mengkaji keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 tahun 2014 Tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Perfilman Jawa Timur. Keberadaan Perda tersebut seharusnya sudah ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur (Pergub) yang lebih teknis sifatnya agar Perda tersebut fungsional dalam mendorong dan menfasilitasi berkembangnya Industri Film di Jawa Timur.
“Ketersediaan regulasi sangatlah penting, mengingat materi dalam Perda tersebuh sangat koprehensif mencakup kegiatan perfilman dan usaha perfilman. Maka dari itu sangat dibutuhkan oleh keseluruhan ekosistem perfilman mulai dari produser, pegiat, pasar dan masyarakat selaku konsumen.” ungkap Daniel Rohi, saat menjadi salah satu narasumber Webinar dengan tema Menyongsong Industrialisasi Film di Provinsi Jawa Timur tahun 2021 yang diselengarakan oleh KADIN Jawa Timur, pada Jumat (6/11/2020).
Pemateri lain yang menyampaikan buah pikirannya diantaranya Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur, Sinarto, Wakil Ketua Umum Ekonomi Kreatif Kadin Jatim Lutfi dan Ketua Komite Tetap Ekonomi Kreatif Film dan Televisi KADIN Jawa Timur Lutfil Hakim serta Presidium Surabaya Film Asociate sebagai moderator Kholiq Yakin dari Business Development Center (BDC) KADIN Jatim.
Lebih lanjut Anggota Komisi B DPRD Jatim ini mengatakan, untuk memajukan industri film setidaknya ada tiga syarat, yakni pertama tersedianya regulasi yang responsif dan akomodatif terhadap industri perfilman, kedua terbangunnya ekosistem perfilman yang sehat meliputi Pengembangan pasar (bioskop), peningkatan produksi (kuantitas dan kualitas) peningkatan kecerdasan masyarakat untuk mengapresiasi film, dan terakhir adalah terjalinnya sinergitas elemen terkait untuk memproduksi film.
Daniel mengapresiasi langkah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur untuk tetap memberikan ruang agar kegiatan perfilman dimasukan dalam bidang Seni Kreatif yang menjadi lingkup tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, sembari menunggu pembenahan regulasi.
Anggota Bapemperda DPRD Jatim ini juga mengatakan, perlu digagas suatu konsep yang sifatnya menyeluruh, akomodatif dan antisipatif terhadap masa depan, karena industri film sangat dinamis dan cakupannya sangat luas.
Konsep tersebut mesti tertuang dalam semacam rencana induk pengembangan perfilman Jawa Timur, sehingga pengembangannya dapat bisa terarah dan terukur.
“Semua pihak yang terlibat dalam industri ini perlu memberikan masukan pemikiran dan bersinergi dengan Pemprov Jatim, sehingga konsep yang dibuat dapat menjawab kebutuhan kekinian dan menjangkau masa depan, karena Industri ini sangat mendorong perekonomian dan sejalan dengan budaya atau gaya hidup kekinian yang disebut 4S. Yakni Sugar (kuliner), Skin (kencantikan), Sun (Pariwisata) dan Screen (Gadged/teknologi informasi).” kata Daniel yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini.“
Semoga percakapan dan ide ide yang dihasilkan dalam Webinar ini dapat ditindaklanjuti oleh semua peserta yang hadir dan agar bermanfaat untuk memajukan Perfilman di Jatim, sehingga harapan untuk industrialisasi Film di Jatim tidak sekedar retorika tanpa makna,” pungkas Daniel.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Ari Hermawan |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi