SURABAYA - Fraksi PKB DPRD Surabaya tidak setuju dengan keputusan Pemerintah Pusat mengenai pembatasan aktivitas di Wilayah Jawa-Bali.
Wakil Ketua Fraksi PKB, Mahfudz berpendapat bahwa untuk saat ini tidak ada satu daerah yang ingin diterapkan PSBB. Begitu pula di Kota Surabaya.
"Saya sebagai Wakil Ketua fraksi PKB tidak sependapat adanya PSBB, apalagi ini instruksi pusat. Bahwa saat ini kita menerapkan otonomi daerah," ujar Mahfudz, Kamis (7/1/2021).
Menurutnya, diberlakukannya PSBB dengan waktu dua minggu sangat dapat melumpuhkan kembali roda ekonomi di Surabaya, yang perlahan mulai pulih.
"Ketika nanti ada PSBB di Surabaya, kita akan terpukul kembali, ini yang kita sayangkan," ungkapnya.
Bahkan, secara tegas ia mengatakan bahwa seharusnya PSBB tidak perlu diterapkan di Surabaya.
"Tidak perlu ada PSBB di Surabaya, yang terpenting adalah protokol kesehatan (Prokes) diterapkan ketat," jelasnya.
Ia menyesalkan mengapa keputusan PSBB harus diambil oleh Pemerintah Pusat. Seharusnya, kata dia, kebijakan seperti itu cukup diserahkan kepada masing-masing daerah.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Lukman Hadi |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi