SURABAYA - Anggota DPRD Surabaya Alfian Limardi menanggapi rencana subsidi minyak goreng yang dikeluarkan Kementrian Perdagangan.
Alfian menilai kebijakan Kementerian Perdagangan bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS) itu berpotensi ditimbun.
Oleh karena itu, Alfian meminta pemerintah kota untuk rutin melakukan pengawasan agar hal yang dikhawatirkan tersebut tidak terjadi.
Apalagi, kata Politisi PSI itu, hingga kini harga minyak goreng masih terbilang tinggi belum kembali stabil setelah mengalami kenaikan sejak akhir 2021 lalu.
"Saat ini harga minyak goreng di Surabaya hampir mencapai 20 ribu rupiah per liter. Saya minta PD Pasar Surya dan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan harus bertanggung jawab untuk monitoring kestabilan harga minyak goreng," kata Alfian, Rabu (12/1/2022).
Ia juga berharap harga minyak goreng segera kembali stabil dan tidak ada penimbunan. Karena itu, ia merasa perlu pemkot melakukan operasi pasar rutin.
"Sebab setiap tahun kita mengeluarkan anggaran untuk memantau harga. Laporkan jika ada indikasi menimbun minyak goreng dan coba-coba memainkan harga," ungkap Anggota Komisi B itu.
Apabila minyak goreng subsidi telah didistribusikan, ia mengingatkan agar penyalurannya harus tepat sasaran. Seperti untuk pelaku UMKM dan rumah tangga kelas menengah bawah.
"Saya juga minta pemkot untuk memastikan penerima minyak goreng subsidi tepat sasaran yakni rumah tangga menengah bawah. Jangan sampai yang menerima manfaat adalah rumah tangga berpendapatan tinggi. Sebab bisa saja rumah tangga berpendapatan tinggi beralih ke minyak kemasan yang lebih rendah harganya," tegasnya.
Diketahui, Kementerian Perdagangan bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS) berencana dalam 6 bulan ke depan memberikan subsidi minyak goreng untuk menekan harga di pasaran seharga Rp14.000 per liter. (Adv)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Lukman Hadi |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi