JAKARTA - 'Presiden sementara Republik Papua' Barat Benny Wenda, menyatakan siap berdialog dengan Presiden Joko Widodo.
Salah satunya, bagaimana membahas tentang banyaknya konflik dan permasalahan yang sampai saat ini belum juga selesai.
"Rakyat Papua Barat yang harus memutuskan. Kami bersedia ikut melaksanakan peraturan referendum," terang Benny saat dikonfirmasi awak media.
Pria yang didaulat dan dideklarasikan sebagai presiden oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) itu, siap berdamai dan menyatakan siap bertemu.
"Presiden (Jokowi) harus mengakhiri darurat militer di Papua Barat dan duduk untuk berdialog," tambahnya.
Sementara Pemerintah Republik Indonesia melalui Menko Polhukam Mahfud MD, secara tegas menolak keras dan menyebut kalau pernyataan dan deklarasi UKMWP hanya ilusi belaka.
"Menurut kami Benny Wenda ini membuat negara ilusi. Negara tidak ada, negara Papua Barat itu apa?," ujar Menko Polhukam Mahfud MD dalam keterangan persnya di Gedung Polhukam Jakarta Pusat Kamis (03/12/2020).
Mahfud menambahkan, untuk membentuk suatu negara minimal ada 3 syarat yang harus dipenuhi.
"Rakyat yang dikuasai, wilayah yang dikuasai dan pemerintah yang berdaulat," paparnya.
Klaim yang dilakukan oleh UKMWP, menurut Mahfud semua tidak memenuhi unsur yang dimaksud.
"Setelah itu lengkap, baru ada pengakuan dari dunia internasional," pungkasnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Yuni Amalia |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi