SURABAYA - Terbit Perwali 67 Tahun 2020 tentang protokol kesehatan Covid-19 baru-baru ini kembali menjadi bahan pembahasan bagi sejumlah Anggota DPRD Surabaya.
Jika sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Surabaya secara tegas meminta Rekreasi Hiburan Umum (RHU) ditutup permanen. Sementara pernyataan berbeda dilontarkan oleh Anggota DPRD Surabaya Fraksi PDI Perjuangan, John Thamrun.
"Pemkot seharusnya memberikan kebijakan agar tempat-tempat yang sudah memenuhi Prokes tidak ditutup. Ini demi menjaga geliat perekonomian di Surabaya," kata John, Senin (4/1/2021).
Pria yang akrab disapa JT ini, menjelaskan sesuai dengan Pasal 30 dalam Perwali No 67 Tahun 2020, Perangkat Daerah dapat melakukan evaluasi terhadap penerapan protokol kesehatan pada tempat dan fasilitas umum yang sudah bertanda verifikasi.
"Ketika tempat usaha sudah patuh jangan lantas ditutup semua. Jangan digebyah uyah," jelas Anggota Komisi B DPRD Surabaya ini.
Sementara itu, ia menjabarkan bahwa harus ada beberapa persyaratan standar verifikasi bagi pemilik usaha. Di antaranya lokasi harus ruang terbuka, tidak memperbanyak ruang ber-AC, membatasi jumlah pengunjung sekitar 50 persen, serta menyiapkan protokol kesehatan.
"Yakni tempat cuci tangan, dan pengecekan suhu tubuh. Intinya sesuai dengan aturan Perwali, Menkes maupun standar WHO," imbuhnya.
Meski dirinya tetap mendukung pemberlakuan Perwali 67 Tahun 2020, tapi ia meminta Pemkot Surabaya melihat klausul pasal disarankan untuk tidak kontradiktif.
"Membuat masyarakat disiplin boleh. Tapi jangan juga mematikan geliat ekonomi dan pendapatan pemilik usaha," tegasnya
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Lukman Hadi |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi