BONDOWOSO - Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Bondowoso menggelar uji coba pertama pasar hewan terpadu di Desa Selolembu, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Kami (14/1/2021).
Dalam acara tersebut Diskoperindag hanya melakukan dialog publik dengan para pedagang hewan yang sengaja dihadirkan untuk uji coba pertama pasar hewan terpadu.
Sigit Purnomo, Kepala Diskoperindag Bondowoso mengatakan, acara uji coba pasar hewan terpadu ini lebih menekankan terhadap dialog publik.
" Artinya dialog publik ini dari titik nol, dari operasional pasar hewan yang ada di Selolembu," ujarnya.
Sigit menuturkan, untuk menuju kepada kesempurnaan pasar, itu butuh trial atau uji coba yang melibatkan pedagang.
Pedagang yang datang ke acara uji coba pasar, kata Sigit, saat diskusi publik, mereka diminta masukan terkait apa saja fasilitas yang kurang dan harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso.
"Hasilnya sudah diinventarisir, dan nanti hasilnya akan kami laporkan kepada bapak Bupati, wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso," ujaranya.
Lebih lanjut, Sigit mengatakan, hasil usulan pedagang yang sudah disampaikan nanti akan dituangkan dalam kebijakan anggaran untuk pembangunan pada tahun berikutnya.
Menurut Sigit, ujicoba ini merupakan bagian sosialisasi pasar, karena setiap kegiatan itu sifatnya butuh sebuah proses. "Tidak bisa sifatnya Sim Salabim," tambahnya.
Dia mengungkapkan, sudah terdapat kesepakatan antara dinas dan pedagang, bahwa upaya ini untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi, terutama ekonomi para pedagang.
Dia menerangkan, nanti praktiknya, jika sapi yang terjual di selasaan tidak laku, maka bisa dijual pada hari Kamisnya, sehingga dari titik ini akan terjadi perputaran ekonomi untuk memulihkan ekonomi yang sempat melambat dan lesu akibat pandemi covid-19.
"Setiap hari Selasa dan Kamis pasar hewan terpadu ini akan dibuka terus menerus, sambil menunggu proses sempurna, intinya kami mau membuka peluang usaha bagi masyarakat, selain hari Selasa," terangnya.
Dia mengungkapkan, hasil dialog publik dengan pedagang, diantaranya mereka ingin penambahan fasilitas parkir, karena diperkirakan tempat parkir di lokasi ini tidak akan muat, jik pasat ini melakukan operasi penuh.
Menurutnya, soal parkir tidak sepenuhnya bisa dikelola oleh Pemerintah Daerah (pemda), bisa juga dikelola Pemerintah Desa (pemdes) dengan ditempatkan di Tanah Kas Desa (TKD) melalui sinergi kerjasama BUMDes.
"Hasil parkir nanti akan menjadi Pendapatan Asli Desa (PADes). Ini adalah upaya-upaya untuk membangkitkan perekonomian," tutupnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Bahrullah |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi