SURABAYA - Pemerintahan era Joko Widodo nampak serius menangani permasalahan kasus stunting di Indonesia. Berbagai upaya digalakkan untuk mencapai penurunan angka stunting.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate termasuk salah satu jajaran kabinet Jokowi, yang mendukung percepatan penyelesaian kasus stunting.
Johnny mengungkapkan, dukungan diberikan tentunya melalui program-program strategis komunikasi publik, penyediaan pusat data dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk akses internet.
Ia menyampaikan, komunikasi publik dilaksanakan sebagai bentuk kampanye pemerintah dengan berbagai macam strategi. Sebab, kata dia, penanganan stunting perlu dimulai dengan melakukan sosialisasi dengan skala nasional.
"Ada macam-macam strategi komunikasinya. Kita sudah siapkan bahan komunikasi publik," ujar Menkominfo Johnny seperti dikutip dari website Kominfo, Jumat (14/1/2022).
Johnny mengaku, pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah strategis dan efektif dalam mensosialisasikan program upaya pencegahan stunting.
"Pak Usman (Dirjen IKP Kominfo) sudah menyiapkan program sosialisasi penurunan stunting, bahkan saya minta mulai di TV agar langsung dilaporkan kepada masyarakat. Program talkshow sudah jalan semuanya," jelasnya.
Ia menegaskan bahwa berdasarkan dokumen dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berkaitan dengan percepatan penuruan stunting di Indonesia masih terdapat beberapa provinsi dengan angka stunting rata-rata di atas 30%. Sedangkan pemerintah menargetkan setiap tahunnya harus mencapai 10%.
Menurutnya, dalam penanganan kasus stunting diperlukan komunikasi yang efektif dan serius.
"Mau menangani penurunan stunting ini dalam dua tahun juga bisa turun jadi 10% kalau serius. Jangankan minta 14%, jauh dibawahnya bisa. Ini program sektor yang perlu dikomunikasikan. Saya mau korelasinya searah antara yang kita komunikasikan dengan program yang kita lakukan," bebernya.
Ia menyatakan kesiapannya membantu menyediakan aplikasi dan pusat data melalui Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. Namun, ia meminta agar kebutuhan kapasitas data sudah harus siap.
"Terkait dengan aplikasi dari Kominfo sederhana saja, saya sudah cek kita bisa bantu untuk pemerintahan berbasis elektronik. Kalau perlu pusat data pun saya siapkan. Dan saya harus pastikan dan tahu dulu berapa kapasitas prosesor berapa kapasitas memorinya, berapa kapasitas virtual CPU. Jadi saya harus tahu klafikasinya, selebihnya nanti kita bantu," pungkasnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Lukman Hadi |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi