SURABAYA - Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Surabaya, Mahfudz menyoroti rekrutmen beberapa jabatan direksi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Surabaya.
Menurutnya, selama ini Pemkot Surabaya tidak pernah melibatkan DPRD dalam menjalankan roda pemerintahan. Termasuk hal rekrutmen direksi BUMD Kota Surabaya.
Secara tegas, Mahfudz mengatakan bahwa Pemkot Surabaya terkesan berjalan sendiri tanpa ada meminta pertimbangan pendapat DPRD.
"Selama saya menjadi dewan, selama 1 tahun ini dari 2019 sampai sekarang tidak pernah dilibatkan dalam hal perekrutan direksi atau direkrur utama (dirut) BUMD," katanya saat diwawancarai suaraindonesia.co.id di ruang kerjanya, Senin (23/11/2020).
Ia begitu menyesalkan sikap yang dilakukan Pemkot Surabaya. Seharusnya, kata dia, jika ingin membuat suatu kemajuan perlu sinergitas antar stakeholder.
"Ini kan pelajaran buat kita semua bahwa kalau kita pengen maju, kalau kita pengen berkembang ya harus dilibatkan semua stakeholder yang ada," tegasnya.
Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya ini menambahkan, segala kebijakan yang itu mengatasnamakan Kota Surabaya perlu melalui perundingan yang matang dan harus melibatkan semua elemen.
Masih kata Mahfudz, apabila ingin mewujudkan asas demokrasi, maka sudah sepatutnya DPRD dilibatkan dalam perekrutan jabatan strategis di BUMD. Karena Komisi B sebagai mitra kerja BUMD.
"DPRD nya saja tidak dilibatkan, bagaimana BUMD ini akan maju. pemkot hanya melibatkan dewan ketika hanya melakukan pengesahan APBD saja," tegasnya.
Diketahui, sementara ini Pemkot sedang melakukan rekrutmen tiga posisi strategis di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD RPH) Surabaya. Diantaranya, direktur utama, direktur administrasi dan keuangan, serta direktur jasa dan niaga. (lhm)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi