SURABAYA - Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati menyoroti nasib ratusan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang lolos seleksi tahap II, yang hingga kini masih belum jelas nasibnya.
Ia menyayangkan perekrutan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mana prosesnya terhitung lama.
"Infonya sudah dapat NIP tetapi dalam proses untuk masuk SK dari BKD," kata Ajeng, Kamis (26/5/2022).
Terhitung sejak pengumuman seleksi pada Desember 2021 lalu, sudah hampir 5 bulan mereka belum mendapatkan kepastian soal SK pengangkatan maupun penempatannya.
Ajeng pun mendesak Badan Kepegawaian (BKD) Kota Surabaya untuk mempercepat proses tersebut. Meski begitu, ia merasa keterlambatan ini terjadi saat proses sedang di pusat.
"Diketahui bersama bahwa di awal prosesnya lah yang agak tersendat yaitu dari pusat. Jadi dari Badan Kepegawaian Negara dan Kemendikbud. Saran saya tidak dibuat berbelit-belit sehingga membuat calon guru menunggu berbulan-bulan," ujar Politisi Gerindra ini.
Ia menyampaikan, sejauh ini banyak guru swasta yang telah mengundurkan diri setelah diterima sebagai PPPK. Artinya berbulan-bulan mereka nihil penghasilan, tapi di satu sisi harus tetap memenuhi kebutuhan.
"Padahal banyak guru kontrak swasta yang langsung mengundurkan diri setelah ada info telah diterima PPPK. Sangat merugikan mereka," terangnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Lukman Hadi |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi